Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Retno Dewi Pulung Sari; Bernadeth Gisela Lema Udjan

doi:10.56444/sh.v20i2.4359

Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Retno Dewi Pulung Sari, Bernadeth Gisela Lema Udjan

Abstract

The issuance of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations or what can be called UUPA is aimed at the welfare and prosperity of the Indonesian people. This policy is a form of protecting the rights of the Indonesian people which regulates ownership of flats. In its development, land in Indonesia has also followed developments with the existence of flats, namely residential places with vertical floors on a horizontal plot of land and consisting of units that can be owned and used by each owner individually as regulated in Law Number 20 of the Year 2011 concerning Flats. The regulations regarding flat ownership have been regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. However, there is legal uncertainty regarding these two laws and regulations so appropriate efforts are needed to realize legal certainty regarding ownership of flats by foreign citizens (WNA). The type of research that will be carried out is normative juridical research that uses a library study model. This research uses a statutory regulation approach. The literature study carried out by the author is on related literature which shows that there is legal uncertainty regarding the regulation of flat ownership by foreigners. Due to legal uncertainty, an ideal policy is needed to protect the rights of Indonesian citizens (WNI).

Keywords

Warga Negara Asing; Kepemilikan Rumah Susun; Hak Pakai;

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Ardhan, Sandy Mulia, ‘PENGATURAN KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANGCIPTA KERJA’, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 2.2 (2022)

Azrianti, Seftia, ‘Tinjauan Yuridis Kepemilikan SatuAn Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia (Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)’, Jurnal Dimensi, 4.1 (2015)

Chayadi, Lynda, ‘Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah’, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7.2 (2020)

Ismail, Nurhasanah, Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendeketan Ekonomi Politik (Universitak Gajah Mada, 2007)

Maria S. W. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing (Kompas, 2007)

Rubiati, Betty, ‘KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS’, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 1.1 (2021)

Shanty, Wika Yudha, ‘Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum’, Jurnal Cakrawala Hukum, 7.2 (2016), pp. 268–80

Sidharta, Bernard Arief, Refleksi tentang struktur ilmu hukum : sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia (Bandung : Mandar Maju, 1999)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Universitas Indonesia, 2014)

Sofian, Felix, ‘Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 3.4 (2022), pp. 874–903, doi:10.30743/jhah.v3i4.6256

———, ‘Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3.4 (2022)

Sumardjono, Maria S. W, Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bangi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing (Kompas, 2007)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i2.4359